Berita Utama
- Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025
- Desa Cantik 2026 Diluncurkan: IPM Meningkat, Kemiskinan Masih Tinggi, Bupati Lembata Tekankan Pentingnya Data Akurat
- Bupati Lembata Promosikan “Hidden Gem” Pariwisata di Festival Lamaholot, Data Kunjungan Jadi Sorotan
- Hadiri Festival Lamaholot, Bupati Lembata Tegaskan Dukungan Pemerintah terhadap Eksistensi Budaya dan Transformasi Ekonomi
- Enam Bulan Perjuangan Pemda Lembata, ASDP Gagal Yakinkan Kapten: Kapal Terapung Tanpa Tindakan
- Pemkab Lembata Siapkan Sistem Pembelian Jagung, Bupati Tuaq Tekankan Perlindungan Petani
- Bupati Lembata Dukung Penuh Aksi Demo Masyarakat Desak Percepatan Layanan Ferry
- Pemkab Lembata Sambut Tim Validasi BSKDN Kemendagri, Fokus Penurunan Pengangguran
- Safari Paskah 2026 di Kedang, Bupati Lembata Dorong Penguatan Kebersamaan dan Ekonomi Umat
- Bupati Lembata Hadiri Rakor: Belanja Pegawai NTT Capai 54 Persen, ASN Tak Boleh Dirumahkan Tapi Anggaran Menipis
Pemerintah Lembata Perketat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi, Wabup Temukan Pelanggaran di Lewoleba
Pemerintah Lembata Perketat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi, Wabup Temukan Pelanggaran di Lewoleba
By noc-lembata
Keterangan Gambar : Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, didampingi jajaran TNI/Polri, Satpol-PP, dan Kesbangpol, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Lewoleba
LEWOLEBA – Pemerintah Kabupaten Lembata terus berkomitmen untuk memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Sebagai bagian dari upaya pengawasan tersebut, Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, didampingi jajaran TNI/Polri, Satpol-PP, dan Kesbangpol, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Lewoleba dan SPBU Waijarang pada Jumat (14/3). Sidak ini bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi serta memastikan distribusinya tidak disalahgunakan.
Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati menemukan adanya pelanggaran distribusi BBM subsidi oleh sejumlah pengecer di Kota Lewoleba, dari Lamahora hingga Pasar Pada. BBM bersubsidi seperti Pertalite, Minyak Tanah, dan Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, justru dijual bebas oleh para pengecer dengan harga yang tidak wajar, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per botol.
"Jadi kedepannya masih lakukan lagi, kita akan lakukan tindakan tegas. Kalau menjual hanya diperbolehkan Pertamax,” tegas Wakil Bupati Nasir saat menegur salah seorang pengecer.
Selain melakukan sidak terhadap pengecer, Wakil Bupati juga meninjau langsung kondisi di SPBU Waijarang, Kecamatan Nubatukan. Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar dan tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Di SPBU Waijarang, Wakil Bupati menemukan antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat yang sebagian besar tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan.
Wakil Bupati menekankan kepada penanggung jawab SPBU untuk memperketat pengawasan dan hanya melayani kendaraan yang memiliki dokumen resmi. Pemerintah juga akan menurunkan personel Satpol-PP setiap hari untuk membantu pengawasan di SPBU dan memastikan kelancaran distribusi BBM subsidi.
"Kita akan turunkan Satpol-PP setiap hari untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib. Hanya kendaraan yang memiliki dokumen resmi yang akan dilayani. Mari kita bekerja sama menciptakan kondisi yang kondusif," ujar Wakil Bupati.
Di sisi lain, pengelola SPBU Waijarang menyampaikan kendala terkait keterbatasan kuota BBM subsidi yang diterima dari Pertamina. Saat ini, SPBU Waijarang hanya mendapatkan kuota BBM Pertalite sebesar 150 ton per bulan atau sekitar 5 ton per hari, yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini diperburuk jika terjadi gangguan pasokan dari SPBU lain, yang menyebabkan antrean panjang dan ketidakstabilan distribusi.
"Kami harap ada intervensi dari pemerintah untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi ke Pertamina dan BPH Migas, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ungkap pengelola SPBU Waijarang.
Pemerintah Kabupaten Lembata akan menjadikan hasil sidak ini sebagai dasar dalam menyusun kebijakan strategis terkait pengelolaan dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM, serta memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
"Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak masyarakat atas BBM subsidi. Langkah pengawasan dan penertiban akan terus kami lakukan demi menciptakan distribusi yang adil dan tepat sasaran," tegas Wakil Bupati Nasir. Kominfo/Prokopim
Lihat Semua Komentar
Tulis Komentar
AGENDA TERKINI
-
-
Pengresmian Rumah Situs 7 Maret
🕔 10.00 - 12.00 WIB, 31 Jan 2025 Dibaca: 594 Kali -
Penyerahan SK Penegerian TK Negeri Lamatuka
🕔 09.00 - 10.00, 31 Jan 2025 Dibaca: 710 Kali
LINK TERKAIT
GALLERY FOTO
Web Counter
