Berita Utama
- Desa Cantik 2026 Diluncurkan: IPM Meningkat, Kemiskinan Masih Tinggi, Bupati Lembata Tekankan Pentingnya Data Akurat
- Bupati Lembata Promosikan “Hidden Gem” Pariwisata di Festival Lamaholot, Data Kunjungan Jadi Sorotan
- Hadiri Festival Lamaholot, Bupati Lembata Tegaskan Dukungan Pemerintah terhadap Eksistensi Budaya dan Transformasi Ekonomi
- Enam Bulan Perjuangan Pemda Lembata, ASDP Gagal Yakinkan Kapten: Kapal Terapung Tanpa Tindakan
- Pemkab Lembata Siapkan Sistem Pembelian Jagung, Bupati Tuaq Tekankan Perlindungan Petani
- Bupati Lembata Dukung Penuh Aksi Demo Masyarakat Desak Percepatan Layanan Ferry
- Pemkab Lembata Sambut Tim Validasi BSKDN Kemendagri, Fokus Penurunan Pengangguran
- Safari Paskah 2026 di Kedang, Bupati Lembata Dorong Penguatan Kebersamaan dan Ekonomi Umat
- Bupati Lembata Hadiri Rakor: Belanja Pegawai NTT Capai 54 Persen, ASN Tak Boleh Dirumahkan Tapi Anggaran Menipis
- Pemkab Lembata dan BPJS Ketenagakerjaan Teken Kerja Sama Perlindungan Pekerja Rentan
Bupati Lembata Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Tekankan Program Realistis dan Selaras dengan Prioritas Nasional
Bupati Lembata Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Tekankan Program Realistis dan Selaras dengan Prioritas Nasional
By noc-lembata
Keterangan Gambar : Dok, Kominfo Lembata
Lembata — Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, S.P., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2027 di Aula Anton Tifaona, Selasa (10/3/26).
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Lembata ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kanis Tuaq menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan amanat undang-undang yang menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar menjalankan agenda resmi. Ini adalah amanat undang-undang. Mari kita bersama memikirkan bagaimana program pembangunan Kabupaten Lembata di tahun 2027 yang disinkronkan dengan program strategis nasional sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan ruang partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga berbagai komunitas, untuk berdialog serta memberikan masukan terhadap rancangan RKPD.
Ia mendorong seluruh peserta forum untuk aktif menyampaikan gagasan maupun kritik terhadap rancangan program yang telah disusun pemerintah daerah.
“Silakan berdialog, menyampaikan ide, dan mengkritisi rancangan yang ada. Dari sinilah kita menyelaraskan pikiran untuk memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Bupati Kanis juga mengingatkan seluruh peserta agar mengusulkan program pembangunan yang realistis dan terukur, mengingat kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi anggaran.
“Saat ini kita sedang menghadapi efisiensi anggaran. Karena itu kita harus bijak. Jangan membuat program yang terlalu besar tetapi sulit dibiayai. Program yang diusulkan harus realistis, fokus, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tema RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2027 adalah “Sinkronisasi Program Strategis Nasional (ProSN) Tematik Pembangunan Nasional dan Rancangan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2027.” Tema tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah pusat menetapkan sejumlah prioritas program, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Rumah Susun, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan.
.jpeg)
Sementara itu, program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pengelolaan NTT Mart, penanganan kemiskinan ekstrem, BPJS Ketenagakerjaan, pendidikan, dan penanganan stunting.
Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan sejumlah program prioritas daerah, yakni sektor nelayan, pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Karena itu kita harus memastikan program yang dirancang benar-benar mendorong ke arah kebijakan ini,” ujarnya.
Menurut Bupati Kanis, forum konsultasi publik tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sehingga tercipta sinergi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2027 turut dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah Lembata Bercmans D. Wutun serta para pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata. (Kominfo Lembata)
Lihat Semua Komentar
Tulis Komentar
AGENDA TERKINI
-
-
Pengresmian Rumah Situs 7 Maret
🕔 10.00 - 12.00 WIB, 31 Jan 2025 Dibaca: 594 Kali -
Penyerahan SK Penegerian TK Negeri Lamatuka
🕔 09.00 - 10.00, 31 Jan 2025 Dibaca: 710 Kali
LINK TERKAIT
GALLERY FOTO
Web Counter
