Friday, May 25Pemerintah Kabupaten Lembata

Tahun 2017

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LEMBATA

NOMOR  3  TAHUN  2010

TENTANG

 

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a.      bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, memberi kewenangan  kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya;

b.      bahwamasyarakat lokal di dalam dan sekitar  kawasan hutan belum mengalami perbaikan kesejahteraan bahkan terjadi marginalisasi hak-hak rakyat secara sistematis yang berdampak pada pemiskinan struktural, sehingga perlu perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dan orientasi pengelolaan menuju pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat setempat dengan  memperhatikan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan Hutan Kemasyarakatan;

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  Hutan  Kemasyarakatan;

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419;

3.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3699);

4.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3851);

 

5.      Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3872);

6.      Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang -Undang.

7.      Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

8.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertangungjawaban Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);

13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4385);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4452);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4453);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);

25.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan sebaagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;

28.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 4 Tahun  2007  tentang  Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor  4  Tahun  2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 5 Tahun  2009  tentang  Pengendalian Lingkungan Hidup  (Lembaran Daerah Tahun 2009  Nomor  5  Seri E Nomor 2);

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.

 

  1. Bupati adalah Bupati Lembata.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
  3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lembata.
  4. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata.
  6. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagai suatu komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
  7. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati untuk diberdayakan.
  8. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam mengelolah dan mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;

10.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

11.Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

12.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

13.Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.

14.Penetapan areal hutan kemasyarakatan adalah pencanangan areal hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.

15.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUP-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi.

16.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

17.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUP-HKm pada hutan produksi.

18.Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HHBK-Hkm adalah hasil  hutan berupa bukan kayu yang berasal dari areal kerja IUP-HKm pada hutan lindung dan hutan produksi.

19.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam areal kerja IUPHHBK-HKm pada hutan lindung dan hutan produksi.

20.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan mengurangi fungsi utamanya.

21.Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

22.Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

23.Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

24.Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di hutan produksi dengan batasan tertentu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.

25.Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.

 

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD,  TUJUAN  DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas dan Prinsip

Pasal 2

(1)  Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berasaskan :

  1. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi sosial dan budaya;
  2. musyawarah mufakat; dan
  3. keadilan.

(2) Untuk melaksanakan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan prinsip:

  1. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  2. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya  dapat dilakukan dari hasil kegiatan          penanaman;
  3. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
  4. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  5. meningkatkan kesjateraan masyarakat yang berkelanjutan;
  6. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;

 

 

  1. adanya kepastian hukum;
  2. transparasi dan akuntabilitas publik;dan
  3. partisipatif dalam pegambilan keputusan.

 

Bagian Ketiga

Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

(1)  Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksud untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat.

(2)  Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui  pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

(3)  Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

  1. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;
  2. perijinan  dalam hutan kemasyarakatan;
  3. hak dan kewajiaban;
  4. pembinaan,pengendalian dan pembiayaan; dan
  5. sanksi.

 

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kelembagaan

Pasal 4

(1)Bentuk kelembagaan penyelenggara HKm adalah kelompok masyarakat setempat yang telah bergabung dalam kelompok tani hutan, koperasi dan / atau yayasan yang telah mendapatkan fasilitasi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

  1. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
  2. pengajuan permohonan ijin;
  3. penyusunan Rencana Kerja HKm;
  4. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;
  5. pendidikan dan latihan;
  6. akses terhadap pasar dan modal; dan
  7. pengembangan usaha.

 

 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  2. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;
  3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  4. Lembaga Keuangan;
  5. Koperasi/ Yayasan;dan
  6. BUMN/BUMD/BUMS;

 

Bagian Kedua

Kriteria Kelembagaan

Pasal 5

(1)  Kriteria lembaga penyelenggara HKm yaitu:

  1. memiliki orientasi yang berwawasan lingkungan, usaha ekonomi dan sosial yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau aturan internal lembaga;dan
  2. mendapat pengesahan dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan Camatsetempat.

(2)  Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas.

 

Bagian Ketiga

Syarat – Syarat Kelembagaan

Pasal 6

Kelembagaan penyelenggara HKm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki nama dan struktur organisasi yang disahkan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
  2. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  3. memiliki aturan-aturan internal  pengelolaan HKm yang disahkan oleh  Pemerintah   Desa / Kelurahan;
  4. memiliki dokumen administrasi yang terdiri dari :
  5. daftar anggota;
  6. kartu anggota;
  7. administrasi keuangan;
  8. daftar luas areal pengelolaan masing–masing anggota;
  9. peta areal kelola dan batas-batasnya;
  10. data potensi areal kelola; dan
  11. rencana penyelenggaraan terdiri atas rencana umum dan rencana operasional.

 

 

BAB IV

AREAL KERJA, RENCANA

DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)      Areal kerja penyelenggaraan HKm dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

(2)      Penyelenggaraan HKm dilakukan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(3)      Areal yang dikelola oleh pemegang izin merupakan satu hamparan dalam satu kawasan.

 

 

Pasal 8

(1)    Rencana kerja HKm merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan HKm.

(2)    Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur  lebih lanjut oleh Bupati.

 

Pasal 9

(1)        Penyelenggaraan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan pada blok pemanfaatan.

(2)        Penyelenggaraan HKm pada blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   tidak  berlaku pada zona perlindungan.

(3)        Penyelenggaraan dilakukan dengan memperhatikan kaidah–kaidah konservasi.

(4)        Penyelenggaraan dilakukan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 7 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan

Pasal 10

(1)        Lembaga-lembaga yang telah mendapat fasilitasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 dapat mengajukan permohonan IUP HKm.

(2)        Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

(3)        Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian permohonan izin penyelenggaraan HKm.

(4)        Susunan dan jumlah anggota Tim Verifikasi HKm akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 11

(1)    Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan IUP HKm.

(2)    Bupati dapat menerima dan/atau menolak permohonan IUP HKm.

 

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 12

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan surat permohonan sebagai penyelenggara HKm dan harus melampirkan syarat–syarat sebagai berikut :

  1. surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
  2. sketsa atau gambar areal kerja yang memuat informasi wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan, koordinat dan batas–batas yang jelas serta luas areal;
  3. aturan-aturan internal kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
  4. rencana penyelenggaraan terdiri atas rencana umum dan rencana operasional;
  5. rencana umum sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi;
  6. Penataan batas areal kerja dan penataan areal kerja masing-masing anggota kelompok;
  7. Rencana penanaman;
  8. Rencana pemeliharaan;
  9. Rencana pemanfaatan; dan
  10. Rencana perlindungan.
  11. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana umum yang dituangkan dalam rencana 5 ( lima) tahun;dan
  12. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, mengagunkan/menjaminkan dan merubah status serta fungsi kawasan hutan, yang ditandatangani oleh anggota kelompok dan pengurus lembaga.

 

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 13

(1)     IUP HKm diberikan selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2)     IUP HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang  dengan mengajukan permohonan kepada Bupati  paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu IUP HKm berakhir.

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

Jenis-Jenis Kegiatan Perizinan

Pasal 14

(1)  IUP HKm yang berada pada hutan lindung meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan;
  2. pemanfaatan jasa lingkungan;dan
  3. pemungutan Hasil hutan bukan kayu.

(2) IUP HKm yang berada pada hutan produksi meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan;
  2. penanaman tanaman hutan berkayu;
  3. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  4. pemungutan hasil hutan kayu;
  5. pemungutan hasil hutan bukan kayu;dan
  6. pemanfaatan jasa lingkungan.

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2)

huruf f akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Hapusnya IUP HKm

Pasal 15

(1)    IUP HKm hapus apabila :

  1. jangka waktu izin telah berakhir;
  2. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  3. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
  4. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;dan
  5. secara ekologis kondisi hutan semakin rusak.

(2)       Sebelum izin dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin;dan

(3)       Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

BAB VI

HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

 

Pemegang IUP-HKm  berhak :

  1. melakukan penyelenggaraan HKm selama jangka waktu izin kegiatan;
  2. melakukan  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  di areal  kelola  sesuai   dengan  IUP-HKm;

c.mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan;

  1. memperoleh  fasilitasi dan/atau bantuan dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  2. mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama penyelenggara;dan

f.berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 17

Pemegang IUP HKm wajib:

  1. menyusun aturan internal yang menyangkut tentang kelembagaan, areal kelola dan usaha;
  2. menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui:
  3. Penataan batas areal kerja dan melaksanakan rencana kerja;
  4. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
  5. Pengendalian internal sesuai dengan awiq-awiq yang berlaku;dan
  6. Pengikutsertaan seluruh anggota kelompok dan/atau koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
  7. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan HKm secara periodik kepada Bupati melalui Dinas;
  8. membayar provisi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
  9. tata cara dan ketentuan dalam pembayaran provisi sumber daya hutan HHBK-HKm dan HHK-HKm diatur oleh Bupati;

 

Pasal 18

(1)   IUP HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

(2)   IUP HKm dilarang untuk memindahtangankan, menjualbelikan, mengagunkan /menjaminkan dan mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1)   Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan oleh Bupati.

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3)   Pembinaan dan pengendalian dapat dilakukan oleh instansi terkait dan berkoordinasi dengan Dinas.

(4)   Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat agar lebih menjamin terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera.

(5)   Pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

  1. pemberian pedoman tentang pelaksanaan pengelolaan HKm;
  2. pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan HKm;
  3. bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan HKm;  dan
  4. supervisi terhadap terselenggaranya pengelolaan HKm.

 

Pasal 20

(1)  Pembinaan selain yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan oleh lembaga dan/atau pihak lain.

(2)  Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus berkoordinasi dengan Dinas.

 

 

Pasal 21

(1)  Pengendalian  penyelenggaraan HKm bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan HKm.

(2)  Pengendalian dalam penyelenggaraan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

  1. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif untuk mengetahui dan meningkatkan kemajuan/perkembanganpencapaian pengelolaan HKm;
  2. prinsip-prinsip dalam pengendalian meliputitransparansi/keterbukaan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, timbal balik, partisipatif dan demokratis, keterpaduan dan berkelanjutan;
  3. evaluasi terhadap pengelolaan HKm dilakukan dengan tahapan yang direncanakan dan disepakati oleh para pihak; dan
  4. tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi  diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

Pasal 22

(1)  Evaluasi kegiatan penyelenggaraan HKm dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2)  Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diberikan.

 

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

(1)  Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan dikenakan kepada  pemegang

IUP HKm yang melakukan  pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud     dalam Pasal 17.

(2)  Sanksi berupa pencabutan dikenakan kepada pemegang IUP HKm yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18.

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata .

 

Ditetapkan  di Lewoleba

pada tanggal, 11 Pebruari 2010

            BUPATI LEMBATA,

 

 

       ANDREAS DULI MANUK

Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal, 15 Pebruari  2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

 

 

 

               PETRUS TODA ATAWOLO

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  LEMBATA  TAHUN   2010   NOMOR  3     

 SERI  E  NOMOR  3

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

 

  1. UMUM

Pembangunan di bidang kehutanan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan seluruh masyarakat dan semua pihak.

Dalam  pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi hutan pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan hutan perlu dijaga keseimbangan antara ketiga fungsi tersebut.

Kondisi hutan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan yaitu meningkatnya degradasi hutan, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sehingga memberikan motivasi bagi mereka dalam penyelenggaraan hutan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yaitu untuk terwujudnya hutan lestari, rakyat sejahtera, maka untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial,  perlu dilakukan pembangunan di bidang kehutanan melalui pembangunan dan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

 

Angka 7

Yang dimaksud dengan komunitas sosial adalah kelompok masyarakat yang    memiliki  ikatan hubungan tradisional dengan tanah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

 

Angka 25

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah kegiatan     penyelenggaraan HKm memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial, dengan tetap menjamin fungsi-fungsi keberadaan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Koperasi dan/atau Yayasan penyelenggaraan HKM adalah koperasi dan/atau yayasan milik masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wawasan lingkungan adalah pengelolaan HKm yang           tetap memperhatikan fungsi-fungsi kawasan.

Yang dimaksud dengan usaha adalah pengelolaan HKm yang  dapat meningkatkan usaha peningkatan ekonomi masyarakat.

Yang dimaksud dengan sosial adalah pengelolaan HKm yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Huruf b

Khusus untuk Koperasi dan Yayasan diatur sesuai peraturan perundang –undagan yang berlaku dan wajib melapor kepada Pemerintah Desa dan Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hamparan adalah satu kesatuan areal yang memiliki        karakteristik yang sama dan dibatasi oleh bentang alam.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Zona perlindungan adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, atau lahan berlereng lebih dari 40 persen, serta pertimbangan konservasi keanekaragaman hayati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serba guna, budidaya burung walet, budidaya penangkaran satwa liar dan rehabilitasi hijauan makanan ternak.

Huruf b

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung bukan kayu dilakukan melalui kegiatan usaha rotan, bambu, madu, getah, buah dan jamur.

 

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 3

Yang di maksud dengan pengendalian internal sesuai dengan adat istiadat           yang berlaku adalah termasuk pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan  destruktif yang terjadi disekitar areal kelola.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi terkait meliputi yang     membidangi penyuluhan dan/atau pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai proses belajar bersama dari pengalaman yang melibatkan para pemegang IUP – HKm serta pemangku kepentingan atas areal kelola HKm.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR  3

 

2017

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Lembata menyatakan menerima delapan buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lembata untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna XII, Senin, (11/8/2014)  Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara, Petrus Gero,S.sos, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara, Hyasintus Tibang Burin, SM, Fraksi Gabungan Kemudi melalui juru bicara, Hasan Baha, SE dan Fraksi Nurani Peduli Keadilan melalui juru bicara, Fredrikus Wahon menyampaikan pendapat yang sama.

 

 

Rapat paripurna XII  dipimpin Ketua DPRD Lembata, Yohanes De Rosari, SE didampingi Wakil Ketua I, Hyasintus Tibang Burin, SM dan Wakil Ketua II, Yosep Meran Lagaur, S.Ikom. Dari unsur eksekutif hadir Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si dan segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten Lembata.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hyasintus Tibang Burin, SM yang juga Wakil Ketua I DPRD Lembata menyampaikan penghargaan kepada DPRD dan Pemkab Lembata karena telah secara cermat dan mendalam mengkaji dan menyikapi Ranperda Usul Inisiatif Dewan dan Ranperda yang diajukan pemerintah. Dari 11 (sebelas) Ranperda yang dibahas, tersisa 8 (delapan) Ranperda yang diproses penetapannya menjadi peraturan daerah. Semua ini dapat terlaksana dengan baik berkat pengorbanan dan kerja sama kemitraan yang harmonis.

Menurut Burin, dari delapan ranperda yang telah dilakukan asistensi di Pemprop NTT di Kupang, enam buah ranperda diantaranya mendapat persetujuan. Sedangkan dua ranperda lainnya disarankan agar dilakukan konsultasi ke pemerintah pusat, yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Lembata terus melakukan konsultasi ke pemerinta pusat pada masa sidang berikutnya.

Delapan ranperda yang telah dibahas dan diasistensi oleh Pemkab dan DPRD Lembata, yakni  Ranperda tentang Pedoman Penetapan Harga Tanah, Ranperda tentang Pengelolaan Pemakaman Dalam Wilayah Kabupaten Lembata, Ranperda tentang Pelestarian Budaya Warisan Leluhur, Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor  4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lembata Nomor  4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LEMBATA

NOMOR  3  TAHUN  2010

TENTANG

 

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a.      bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, memberi kewenangan  kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya;

b.      bahwamasyarakat lokal di dalam dan sekitar  kawasan hutan belum mengalami perbaikan kesejahteraan bahkan terjadi marginalisasi hak-hak rakyat secara sistematis yang berdampak pada pemiskinan struktural, sehingga perlu perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dan orientasi pengelolaan menuju pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat setempat dengan  memperhatikan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan Hutan Kemasyarakatan;

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  Hutan  Kemasyarakatan;

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419;

3.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3699);

4.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3851);

 

5.      Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3872);

6.      Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang -Undang.

7.      Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

8.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertangungjawaban Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);

13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4385);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4452);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4453);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);

25.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan sebaagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;

28.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 4 Tahun  2007  tentang  Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor  4  Tahun  2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 5 Tahun  2009  tentang  Pengendalian Lingkungan Hidup  (Lembaran Daerah Tahun 2009  Nomor  5  Seri E Nomor 2);

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.

 

  1. Bupati adalah Bupati Lembata.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
  3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lembata.
  4. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata.
  6. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagai suatu komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
  7. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati untuk diberdayakan.
  8. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam mengelolah dan mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;

10.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

11.Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

12.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

13.Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.

14.Penetapan areal hutan kemasyarakatan adalah pencanangan areal hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.

15.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUP-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi.

16.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

17.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUP-HKm pada hutan produksi.

18.Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HHBK-Hkm adalah hasil  hutan berupa bukan kayu yang berasal dari areal kerja IUP-HKm pada hutan lindung dan hutan produksi.

19.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam areal kerja IUPHHBK-HKm pada hutan lindung dan hutan produksi.

20.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan mengurangi fungsi utamanya.

21.Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

22.Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

23.Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

24.Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di hutan produksi dengan batasan tertentu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.

25.Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.

 

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD,  TUJUAN  DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas dan Prinsip

Pasal 2

(1)  Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berasaskan :

  1. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi sosial dan budaya;
  2. musyawarah mufakat; dan
  3. keadilan.

(2) Untuk melaksanakan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan prinsip:

  1. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  2. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya  dapat dilakukan dari hasil kegiatan          penanaman;
  3. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
  4. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  5. meningkatkan kesjateraan masyarakat yang berkelanjutan;
  6. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;

 

 

  1. adanya kepastian hukum;
  2. transparasi dan akuntabilitas publik;dan
  3. partisipatif dalam pegambilan keputusan.

 

Bagian Ketiga

Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

(1)  Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksud untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat.

(2)  Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui  pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

(3)  Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

  1. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;
  2. perijinan  dalam hutan kemasyarakatan;
  3. hak dan kewajiaban;
  4. pembinaan,pengendalian dan pembiayaan; dan
  5. sanksi.

 

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kelembagaan

Pasal 4

(1)Bentuk kelembagaan penyelenggara HKm adalah kelompok masyarakat setempat yang telah bergabung dalam kelompok tani hutan, koperasi dan / atau yayasan yang telah mendapatkan fasilitasi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

  1. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
  2. pengajuan permohonan ijin;
  3. penyusunan Rencana Kerja HKm;
  4. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;
  5. pendidikan dan latihan;
  6. akses terhadap pasar dan modal; dan
  7. pengembangan usaha.

 

 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  2. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;
  3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  4. Lembaga Keuangan;
  5. Koperasi/ Yayasan;dan
  6. BUMN/BUMD/BUMS;

 

Bagian Kedua

Kriteria Kelembagaan

Pasal 5

(1)  Kriteria lembaga penyelenggara HKm yaitu:

  1. memiliki orientasi yang berwawasan lingkungan, usaha ekonomi dan sosial yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau aturan internal lembaga;dan
  2. mendapat pengesahan dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan Camatsetempat.

(2)  Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas.

 

Bagian Ketiga

Syarat – Syarat Kelembagaan

Pasal 6

Kelembagaan penyelenggara HKm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki nama dan struktur organisasi yang disahkan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
  2. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  3. memiliki aturan-aturan internal  pengelolaan HKm yang disahkan oleh  Pemerintah   Desa / Kelurahan;
  4. memiliki dokumen administrasi yang terdiri dari :
  5. daftar anggota;
  6. kartu anggota;
  7. administrasi keuangan;
  8. daftar luas areal pengelolaan masing–masing anggota;
  9. peta areal kelola dan batas-batasnya;
  10. data potensi areal kelola; dan
  11. rencana penyelenggaraan terdiri atas rencana umum dan rencana operasional.

 

 

BAB IV

AREAL KERJA, RENCANA

DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)      Areal kerja penyelenggaraan HKm dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

(2)      Penyelenggaraan HKm dilakukan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(3)      Areal yang dikelola oleh pemegang izin merupakan satu hamparan dalam satu kawasan.

 

 

Pasal 8

(1)    Rencana kerja HKm merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan HKm.

(2)    Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur  lebih lanjut oleh Bupati.

 

Pasal 9

(1)        Penyelenggaraan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan pada blok pemanfaatan.

(2)        Penyelenggaraan HKm pada blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   tidak  berlaku pada zona perlindungan.

(3)        Penyelenggaraan dilakukan dengan memperhatikan kaidah–kaidah konservasi.

(4)        Penyelenggaraan dilakukan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 7 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan

Pasal 10

(1)        Lembaga-lembaga yang telah mendapat fasilitasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 dapat mengajukan permohonan IUP HKm.

(2)        Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

(3)        Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian permohonan izin penyelenggaraan HKm.

(4)        Susunan dan jumlah anggota Tim Verifikasi HKm akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 11

(1)    Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan IUP HKm.

(2)    Bupati dapat menerima dan/atau menolak permohonan IUP HKm.

 

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 12

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan surat permohonan sebagai penyelenggara HKm dan harus melampirkan syarat–syarat sebagai berikut :

  1. surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
  2. sketsa atau gambar areal kerja yang memuat informasi wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan, koordinat dan batas–batas yang jelas serta luas areal;
  3. aturan-aturan internal kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
  4. rencana penyelenggaraan terdiri atas rencana umum dan rencana operasional;
  5. rencana umum sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi;
  6. Penataan batas areal kerja dan penataan areal kerja masing-masing anggota kelompok;
  7. Rencana penanaman;
  8. Rencana pemeliharaan;
  9. Rencana pemanfaatan; dan
  10. Rencana perlindungan.
  11. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana umum yang dituangkan dalam rencana 5 ( lima) tahun;dan
  12. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, mengagunkan/menjaminkan dan merubah status serta fungsi kawasan hutan, yang ditandatangani oleh anggota kelompok dan pengurus lembaga.

 

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 13

(1)     IUP HKm diberikan selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2)     IUP HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang  dengan mengajukan permohonan kepada Bupati  paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu IUP HKm berakhir.

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

Jenis-Jenis Kegiatan Perizinan

Pasal 14

(1)  IUP HKm yang berada pada hutan lindung meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan;
  2. pemanfaatan jasa lingkungan;dan
  3. pemungutan Hasil hutan bukan kayu.

(2) IUP HKm yang berada pada hutan produksi meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan;
  2. penanaman tanaman hutan berkayu;
  3. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  4. pemungutan hasil hutan kayu;
  5. pemungutan hasil hutan bukan kayu;dan
  6. pemanfaatan jasa lingkungan.

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2)

huruf f akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Hapusnya IUP HKm

Pasal 15

(1)    IUP HKm hapus apabila :

  1. jangka waktu izin telah berakhir;
  2. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  3. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
  4. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;dan
  5. secara ekologis kondisi hutan semakin rusak.

(2)       Sebelum izin dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin;dan

(3)       Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

BAB VI

HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

 

Pemegang IUP-HKm  berhak :

  1. melakukan penyelenggaraan HKm selama jangka waktu izin kegiatan;
  2. melakukan  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  di areal  kelola  sesuai   dengan  IUP-HKm;

c.mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan;

  1. memperoleh  fasilitasi dan/atau bantuan dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  2. mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama penyelenggara;dan

f.berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 17

Pemegang IUP HKm wajib:

  1. menyusun aturan internal yang menyangkut tentang kelembagaan, areal kelola dan usaha;
  2. menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui:
  3. Penataan batas areal kerja dan melaksanakan rencana kerja;
  4. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
  5. Pengendalian internal sesuai dengan awiq-awiq yang berlaku;dan
  6. Pengikutsertaan seluruh anggota kelompok dan/atau koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
  7. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan HKm secara periodik kepada Bupati melalui Dinas;
  8. membayar provisi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
  9. tata cara dan ketentuan dalam pembayaran provisi sumber daya hutan HHBK-HKm dan HHK-HKm diatur oleh Bupati;

 

Pasal 18

(1)   IUP HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

(2)   IUP HKm dilarang untuk memindahtangankan, menjualbelikan, mengagunkan /menjaminkan dan mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1)   Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan oleh Bupati.

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3)   Pembinaan dan pengendalian dapat dilakukan oleh instansi terkait dan berkoordinasi dengan Dinas.

(4)   Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat agar lebih menjamin terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera.

(5)   Pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

  1. pemberian pedoman tentang pelaksanaan pengelolaan HKm;
  2. pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan HKm;
  3. bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan HKm;  dan
  4. supervisi terhadap terselenggaranya pengelolaan HKm.

 

Pasal 20

(1)  Pembinaan selain yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan oleh lembaga dan/atau pihak lain.

(2)  Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus berkoordinasi dengan Dinas.

 

 

Pasal 21

(1)  Pengendalian  penyelenggaraan HKm bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan HKm.

(2)  Pengendalian dalam penyelenggaraan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

  1. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif untuk mengetahui dan meningkatkan kemajuan/perkembanganpencapaian pengelolaan HKm;
  2. prinsip-prinsip dalam pengendalian meliputitransparansi/keterbukaan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, timbal balik, partisipatif dan demokratis, keterpaduan dan berkelanjutan;
  3. evaluasi terhadap pengelolaan HKm dilakukan dengan tahapan yang direncanakan dan disepakati oleh para pihak; dan
  4. tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi  diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

Pasal 22

(1)  Evaluasi kegiatan penyelenggaraan HKm dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2)  Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diberikan.

 

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

(1)  Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan dikenakan kepada  pemegang

IUP HKm yang melakukan  pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud     dalam Pasal 17.

(2)  Sanksi berupa pencabutan dikenakan kepada pemegang IUP HKm yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18.

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata .

 

Ditetapkan  di Lewoleba

pada tanggal, 11 Pebruari 2010

            BUPATI LEMBATA,

 

 

       ANDREAS DULI MANUK

Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal, 15 Pebruari  2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

 

 

 

               PETRUS TODA ATAWOLO

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  LEMBATA  TAHUN   2010   NOMOR  3     

 SERI  E  NOMOR  3

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

 

  1. UMUM

Pembangunan di bidang kehutanan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan seluruh masyarakat dan semua pihak.

Dalam  pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi hutan pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan hutan perlu dijaga keseimbangan antara ketiga fungsi tersebut.

Kondisi hutan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan yaitu meningkatnya degradasi hutan, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sehingga memberikan motivasi bagi mereka dalam penyelenggaraan hutan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yaitu untuk terwujudnya hutan lestari, rakyat sejahtera, maka untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial,  perlu dilakukan pembangunan di bidang kehutanan melalui pembangunan dan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

 

Angka 7

Yang dimaksud dengan komunitas sosial adalah kelompok masyarakat yang    memiliki  ikatan hubungan tradisional dengan tanah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

 

Angka 25

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah kegiatan     penyelenggaraan HKm memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial, dengan tetap menjamin fungsi-fungsi keberadaan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Koperasi dan/atau Yayasan penyelenggaraan HKM adalah koperasi dan/atau yayasan milik masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wawasan lingkungan adalah pengelolaan HKm yang           tetap memperhatikan fungsi-fungsi kawasan.

Yang dimaksud dengan usaha adalah pengelolaan HKm yang  dapat meningkatkan usaha peningkatan ekonomi masyarakat.

Yang dimaksud dengan sosial adalah pengelolaan HKm yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Huruf b

Khusus untuk Koperasi dan Yayasan diatur sesuai peraturan perundang –undagan yang berlaku dan wajib melapor kepada Pemerintah Desa dan Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hamparan adalah satu kesatuan areal yang memiliki        karakteristik yang sama dan dibatasi oleh bentang alam.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Zona perlindungan adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, atau lahan berlereng lebih dari 40 persen, serta pertimbangan konservasi keanekaragaman hayati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serba guna, budidaya burung walet, budidaya penangkaran satwa liar dan rehabilitasi hijauan makanan ternak.

Huruf b

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung bukan kayu dilakukan melalui kegiatan usaha rotan, bambu, madu, getah, buah dan jamur.

 

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 3

Yang di maksud dengan pengendalian internal sesuai dengan adat istiadat           yang berlaku adalah termasuk pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan  destruktif yang terjadi disekitar areal kelola.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi terkait meliputi yang     membidangi penyuluhan dan/atau pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai proses belajar bersama dari pengalaman yang melibatkan para pemegang IUP – HKm serta pemangku kepentingan atas areal kelola HKm.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR  3

 

2017

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Lembata menyatakan menerima delapan buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lembata untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna XII, Senin, (11/8/2014)  Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara, Petrus Gero,S.sos, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara, Hyasintus Tibang Burin, SM, Fraksi Gabungan Kemudi melalui juru bicara, Hasan Baha, SE dan Fraksi Nurani Peduli Keadilan melalui juru bicara, Fredrikus Wahon menyampaikan pendapat yang sama.

 

 

Rapat paripurna XII  dipimpin Ketua DPRD Lembata, Yohanes De Rosari, SE didampingi Wakil Ketua I, Hyasintus Tibang Burin, SM dan Wakil Ketua II, Yosep Meran Lagaur, S.Ikom. Dari unsur eksekutif hadir Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si dan segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten Lembata.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hyasintus Tibang Burin, SM yang juga Wakil Ketua I DPRD Lembata menyampaikan penghargaan kepada DPRD dan Pemkab Lembata karena telah secara cermat dan mendalam mengkaji dan menyikapi Ranperda Usul Inisiatif Dewan dan Ranperda yang diajukan pemerintah. Dari 11 (sebelas) Ranperda yang dibahas, tersisa 8 (delapan) Ranperda yang diproses penetapannya menjadi peraturan daerah. Semua ini dapat terlaksana dengan baik berkat pengorbanan dan kerja sama kemitraan yang harmonis.

Menurut Burin, dari delapan ranperda yang telah dilakukan asistensi di Pemprop NTT di Kupang, enam buah ranperda diantaranya mendapat persetujuan. Sedangkan dua ranperda lainnya disarankan agar dilakukan konsultasi ke pemerintah pusat, yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Lembata terus melakukan konsultasi ke pemerinta pusat pada masa sidang berikutnya.

Delapan ranperda yang telah dibahas dan diasistensi oleh Pemkab dan DPRD Lembata, yakni  Ranperda tentang Pedoman Penetapan Harga Tanah, Ranperda tentang Pengelolaan Pemakaman Dalam Wilayah Kabupaten Lembata, Ranperda tentang Pelestarian Budaya Warisan Leluhur, Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor  4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lembata Nomor  4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit lX Kabupaten Lembata dan Ranperda tentang Pertambangan Mineral bukan Logam dan batuan. (humas pemkab lembata)

 

 

Bottom of Form

 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit lX Kabupaten Lembata dan Ranperda tentang Pertambangan Mineral bukan Logam dan batuan. (humas pemkab lembata)

 

 

Bottom of Form