PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR           TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

 

Menimbang :

 

 

 

a.       bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah;

 

 

 

b.      bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sehingga untuk mengoptimalkan kinerjanya perlu dibangun kelembagaan yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

 

 

 

 

c.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

 

Mengingat  :

1.      Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

 

2.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 3890).

 

3.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

 

4.      Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967)

 

5.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

 

6.      Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 

7.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

 

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagaian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

 

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata  (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

 

dan

BUPATI LEMBATA

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan :

 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

 

         

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Kabupaten Lembata.

2.      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.

3.      Bupati adalah Bupati Lembata.

4.      Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.

5.      Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lembata.

6.      Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lembata.

7.      Unit Pelaksana Teknis Dinas Selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Lembata.

8.      Kelompok Jabatan Fungsioanl adalah sejumlah tenaga dalam jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

9.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

 

BAB II

KEDUDUKAN

 

Pasal 2

(1)   Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkekdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)   Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a.   Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

b.  Dinas Kesehatan

c.   Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

d.  Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

e.   Dinas Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

f.   Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

g.  Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

h.  Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

i.    Dinas Kelautan dan Perikanan

j.    Dinas Pertanian dan Kehutanan

k.  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

l.    Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

 

 

 

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

 

Pasal 3

(1)   Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  pendidikan, pemuda dan olahraga.

b.   Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

c.    Pembinaan dan Pelaksaan Tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

d.   Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

e.    Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

 

Pasal 4

(1)   Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;

b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;

c.    Pembinaan dan Pelaksaan Tugas dibidang kesehatan;

d.   Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

e.    Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

 

Pasal 5

 

(1)   Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan;

b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan perhubungan;

c.    Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pekerjaan umum dan perhubungan;

d.   Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

e.    Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Keempat

Dinas Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

 

Pasal 6

 

(1)   Dinas Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penataan ruang, perumahan dan permukiman serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan ruang, perumahan  dan permukiman;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penataan ruang, perumahan dan permukiman;

c.   Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang penataan ruang dan permukiman;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Kelima

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

 

Pasal 7

 

(1)   Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan;

c.   Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Keenam

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

Pasal 8

 

(1)   Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;

b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil;

c.  Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil;

d.Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

e.  Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

 

Pasal 9

 

(1)   Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

c.   Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Kedelapan

Dinas Kelautan dan Perikanan

 

Pasal 10

 

(1)   Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang kelautan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;

c.   Pembinaan dan Pelaksaan Tugas dibidang kelautan dan perikanan;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

 

Pasal 11

 

(1)   Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang pertanian dan kehutanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan kehutanan;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan kehutanan;

c.   Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pertanian dan kehutanan;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Kesepuluh

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

 

Pasal 12

 

(1)   Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang energi dan sumber daya mineral serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral;

c.   Pembinaan dan Pelaksaan Tugas dibidang energi dan sumber daya mineral;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Kesebelas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

 

Pasal 13

 

(1)   Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan  fungsi :

a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;

b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;

c.  Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;

d.Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.  Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

 

Pasal 14

 

(1)   Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.   Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.   Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c.   Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.   Pembinaan terhadap UPTD; dan

f.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)   Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan      ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

BAB IV

SUSUNAN  ORGANISASI

 

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

 

Pasal 18

 

(1)   Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

a.   Kepala Dinas.

b.  Sekretaris, membawahi :

1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.  Sub Bagian Perencanaan Program;

3.  Sub Bagian Keuangan

c.   Bidang Manajemen DIKDAS dan Pra Sekolah, membawahi :

 

1.  Seksi Kurikulum dan Pengujian;

Additional information