POS KUPANG.COM, LEWOLEBA  - Sudah bertahun-tahun  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, Kabupaten Lembata, tidak memiliki kamar jenazah. Bila ada pasien yang meninggal dunia, maka mayatnya dibaringkan pada salah satu ruangan di rumah sakit tersebut hingga dibawa pulang oleh keluarga.


Direktur RSUD Lewoleba, dr. Aditya Yoga membenarkan hal tersebut ketika ditemui Pos Kupang di rumah sakit itu,  Jumat (8/8/2014) siang. Saat itu ia didampingi Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan, Petrus Prada Ama dan Kepala Seksi Penunjang, Herman Yoseph.

"Benar,  rumah sakit ini tidak memiliki kamar untuk pemulazaran jenazah. Kami sudah usulkan beberapa kali untuk dibangun instalasi pemulasaran jenazah, tapi sampai sekarang usulan itu belum dikabulkan.  Ke depan akan kami usulkan lagi," ujarnya.

Menurut  dia, tidak adanya ruang pemulasaran jenazah itu memang sesuai status rumah sakit Lewoleba yang masih kelas D. Namun fasilitas ini harus dibangun, sehingga ketika ada pasien yang meninggal dunia, jenazahnya dipindahkan ke ruang tersebut. Atau, lanjut dia, apabila ada jenazah yang harus diotopsi untuk kepentingan tertentu, misalnya terkait proses hukum, maka ruangan itulah yang bisa digunakan untuk proses otopsi. Artinya, kamar jenazah itu bisa dimanfaatkan untuk memulasarkan jenazah atau untuk otopsi kasus hukum lain.

"Kamar jenazah itu harus ada di rumah sakit ini. Tapi sampai sekarang, RSUD Lewoleba belum memiliki kamar jenazah. Itu sebabnya kami selalu mengusulkan pembangunan ruang pemulasaran jenazah, tapi sampai sekarang belum ada jawaban positip," ujarnya.

Pada tahun 2013 lalu, lanjut Aditya, manajemen rumah sakit itu mengusulkan pembangunan ruang pemulazaran jenasah dengan ukuran 18 x 13 meter. Usul itu diajukan ke Dinas Kesehatan Propinsi NTT di Kupang. Dari permohonan dana Rp 400 juta, yang direstui hanya Rp 122.500.000.

Dana Rp 122.500.000 itu pun, lanjut dia, akhirnya ditiadakan, karena tidak bisa dimanfaatkan. Bila diterima untuk digunakan, maka fisik yang dibangun pasti dibawah standar, hal mana bertentangan dengan masterplan yang sudah dibuat.

"Waktu itu kami usulkan pembangunan ruang untuk pemulasaran jenazah sebesar Rp 400 juta. Tapi yang disetujui hanya Rp 122.500.000. Dana itu tentu tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun ruang jenazah sesuai masterplan yang ada. Akhirnya, dana itu pun ditiadakan. Makanya, sampai sekarang tidak ada kamar jenazah di rumah sakit ini," ujarnya.

Selama ini, tutur Yoga, pihaknya selalu mengajukan usul pembangunan fasilitas di rumah sakit tersebut seturut mekanisme yang berlaku. Dia mengharapkan atensi  institusi yang lebih tinggi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi NTT, untuk mengabulkan usulan itu.
Apabila ruang untuk pemulasaran jenazah itu sudah ada, maka pihaknya terus berusaha melakukan pembenahan, supaya status rumah sakit tersebut, bisa naik dari Kelas D menjadi  kelas C. Bila statusnya naik, maka ikutannya pun tentu banyak. Itu semua demi kepentingan masyarakat.

Menuju rumah sakit dengan tipe C, lanjut Yoga, persyaratannya tidak mudah. Dokter spesialis harus ada dengan jumlah yang telah ditentukan, ketersediaan ruangan harus ideal, sumber daya manusia (SDM), fasilitas rumah sakit dan masih banyak lagi.
Ketika disinggung mengenai jumlah dokter dan tenaga medis di rumah sakit tersebut, dia mengatakan, dokter yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebayak enam orang dan dokter dengan status pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak lima orang. "Kalau ini terus didorong untuk dilengkapi dan dibenahi, maka perlahan-lahan status rumah sakit ini akan naik. Tapi memang butuh kerja keras untuk semua itu," ujar Yoga yang sudah mengabdi di Lembata  kurang lebih 14 tahun terakhir. (kro)

Additional information