POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Lembata menyatakan menerima delapan buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lembata untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna XII, Senin, (11/8/2014)  Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara, Petrus Gero,S.sos, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara, Hyasintus Tibang Burin, SM, Fraksi Gabungan Kemudi melalui juru bicara, Hasan Baha, SE dan Fraksi Nurani Peduli Keadilan melalui juru bicara, Fredrikus Wahon menyampaikan pendapat yang sama.  


 

 

Rapat paripurna XII  dipimpin Ketua DPRD Lembata, Yohanes De Rosari, SE didampingi Wakil Ketua I, Hyasintus Tibang Burin, SM dan Wakil Ketua II, Yosep Meran Lagaur, S.Ikom. Dari unsur eksekutif hadir Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si dan segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten Lembata.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hyasintus Tibang Burin, SM yang juga Wakil Ketua I DPRD Lembata menyampaikan penghargaan kepada DPRD dan Pemkab Lembata karena telah secara cermat dan mendalam mengkaji dan menyikapi Ranperda Usul Inisiatif Dewan dan Ranperda yang diajukan pemerintah. Dari 11 (sebelas) Ranperda yang dibahas, tersisa 8 (delapan) Ranperda yang diproses penetapannya menjadi peraturan daerah. Semua ini dapat terlaksana dengan baik berkat pengorbanan dan kerja sama kemitraan yang harmonis.

Menurut Burin, dari delapan ranperda yang telah dilakukan asistensi di Pemprop NTT di Kupang, enam buah ranperda diantaranya mendapat persetujuan. Sedangkan dua ranperda lainnya disarankan agar dilakukan konsultasi ke pemerintah pusat, yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Lembata terus melakukan konsultasi ke pemerinta pusat pada masa sidang berikutnya.

Delapan ranperda yang telah dibahas dan diasistensi oleh Pemkab dan DPRD Lembata, yakni  Ranperda tentang Pedoman Penetapan Harga Tanah, Ranperda tentang Pengelolaan Pemakaman Dalam Wilayah Kabupaten Lembata, Ranperda tentang Pelestarian Budaya Warisan Leluhur, Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor  4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lembata Nomor  4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit lX Kabupaten Lembata dan Ranperda tentang Pertambangan Mineral bukan Logam dan batuan. (humas pemkab lembata)

Additional information