produk hukum daerah

                   

Mengingat :  1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

                        3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

                        4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

                        5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                        6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

                        7.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

                        8.     Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

                        9.     Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 

                        10.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

                        11.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

                         12.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

                         13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

                         14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

                       15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

                         16.  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

                         17.  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2) diubah sebagai berikut :  

 

1.     Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 5

        (1)    Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati.

        (2)    Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b.     pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati;

c.     pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

d.     pelaksanaan administrasi  ketatausahaan; dan

e.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya serta tugas dan kewajiban ex-officio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2.     Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 6

(1)      Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)      Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a.     penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.     penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c.     penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d.     pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.     penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

f.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya serta tugas dan kewajiban ex-officio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3.     Ketentuan  Pasal 8 huruf  e diubah dan huruf f dihapussehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 8

        Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a.        sekretaris Daerah;

b.        asisten Sekretaris Daerah;

c.        bagian-bagian;

d.        subbagian; dan

e.        staf Ahli Bupati.

 

4.     Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 9

(1)      Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:

a.     asisten Pemerintahan;

b.     asisten Perekonomian,Pembangunandan Kesejahteraan Rakyat; dan

c.     asisten Administrasi Umum.

(2)      Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari:

a.     bagian Administrasi Pemerintahan;

b.     bagian Hukum;

c.     bagian Administrasi Pertanahan;

d.     bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;

e.     bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

f.      bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

g.     bagian Organisasi dan Tatalaksana;

h.    bagian Umum dan Kepegawaian;

i.      bagian Keuangan.

(3)      Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri dari :

a.     subbagianAdministrasi Pemerintahan Umum;

b.     subbagian Otonomi Daerah;

c.     subbagian Administrasi Pejabat Negara, DPRD dan Pengembangan Wilayah;

d.     subbagian Administrasi Produk Hukum Daerah;

e.     subbagian Pelayanan Hukum;

f.      subbagian Dokumentasi/Publikasi Hukum dan Administrasi Produk Hukum Desa;

g.     subbagian Administrasi Pertanahan;

h.    subbagian Inventarisasi dan Pengadaan Tanah;

i.      subbagian Penyelesaian Permasalahan Tanah;

j.      subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;

k.     subbagian Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi;

l.      subbagian DataSandi dan Dokumentasi;

m.   subbagian Administrasi Perekonomian;

n.    subbagian Administrasi Pembangunan;

o.     subbagian Administrasi Sumber Daya Alam;

p.     subbagian Administrasi Pendidikan, Sosial, Budaya, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

q.     subbagian Administrasi Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga dan Kerohanian;

r.     subbagian Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Bencana Daerah;

s.     subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

t.      subbagian Tatalaksana;

u.    subbagian Kinerja Perangkat Daerah;

v.     subbagian   Tata Usaha Pimpinan;

w.    subbagian Kepegawaian;

x.     subbagian Perlengkapan;

y.     subbagian Anggaran;

z.     subbagian Perbendaharaan;

aa.  subbagian Akuntansi.

 

5.     Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 10

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri dari:

a.        staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b.        staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;

c.        staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

 

6.     Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 11

(1)      Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahi:

a.     bagian Administrasi Pemerintahan;

b.     bagian Hukum;

c.     bagian Administrasi Pertanahan; dan

d.     bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

(2)      Asisten PerekonomianPembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b membawahi:

a.     bagian Administrasi Perekonomian, pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan

b.     bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.

(3)      Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  c membawahi:

a.     bagian Organisasi dan Tatalaksana;

b.     bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c.     bagian Keuangan.  

 

7.     Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 12

(1)      Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Pemerintahan Umum;

b.     subbagian Otonomi Daerah; dan

c.     subbagian Administrasi Pejabat Negara, DPRD dan Pengembangan Wilayah;

(2)      Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Produk Hukum Daerah;

b.     subbagian Pelayanan Hukum; dan

c.     subbagian Dokumentasi/Publikasi Hukum dan Administrasi Produk Hukum Desa.

        (3)    Bagian Administrasi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Pertanahan;

b.     subbagian Inventarisasi dan Pengadaan Tanah; dan

c.     subbagian Penyelesaian Permasalahan Tanah.

        (4)    Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, membawahi:

a.     subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;

b.     subbagian Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi; dan

c.     subbagian Data, Sandi dan Dokumentasi;

(5)  Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Perekonomian;

b.     subbagian Administrasi Pembangunan; dan

c.     subbagian AdministrasiSumber Daya Alam.

        (6)    Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Pendidikan, Sosial, Budaya, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b.     subbagian  Administrasi Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga dan Kerohanian; dan

c.     subbagian Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Bencana Daerah.

 

        (7)    Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, membawahi:

a.     subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b.     subbagian Tatalaksana; dan

c.     subbagian Kinerja Perangkat Daerah.

        (8)    Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, membawahi:

a.     subbagian Tata Usaha Pimpinan;

b.     subbagian Kepegawaian; dan

c.     subbagian Perlengkapan.

        (9)    Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, membawahi:

a.     subbagian Anggaran;

b.     subbagian Perbendaharaan; dan

c.     subbagian Akuntansi.

 

8.     Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

       

Pasal 14

        Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

9.     Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 24

(1)      Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerasetelah dikonsultasikan dengan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)      Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

 

10.   Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 25

(1)      Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

 

11. Ketentuan Pasal 26ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 26

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

 

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal  1 Mei 2012

       BUPATI LEMBATA,

 

 

   ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal  1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

 

 

               PETRUS TODA ATAWOLO

 

 

 

   LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2012 NOMOR 2

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR   2  TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

I.     UMUM

              Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah ditetapkan peraturan pelaksanaanya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

                Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan urusan pemerintahan tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah kabupaten dan perumpunan urusan pemerintahan.

                Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 penjabarannya di Kabupaten Lembata telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata.

                Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata, maka konsekuensinya adalah bahwa urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, harus segera ditangani. Hal ini menjadi dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah.

                Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah merupakan “unsur staf” Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

                Sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang meliputi dimensi testrukturisasi, revitalisasi dan refungsionalisasi, maka Sekretariat Daerah berkedudukan strategis sebagai “pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”.

                Kedudukannya yang demikian tersebut dapat dilihat dari dimensi ke atas, ke bawah dan ke samping. Dari dimensi  ke atas, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam proses kebijakan Pemerintahan Daerah, baik pada saat penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah maupun pada proses pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Dari dimensi ke bawah, Sekretariat Daerah sebagai salah satu satuan kerja Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban menggerakan, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi Sekretariat Daerah, baik sumber daya manusia aparatur maupun sumber daya fisik/sarana/prasarana dan sumber daya keuangan. Dari dimensi ke samping, Sekretariat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati melakukan pembinaan aparatur dalam rangka pelaksanaan pengembagan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam rangka peningkatan karier serta melaksanakan tugas  dan kewajiban pembinaan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

                Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban lain secara “ex officio” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                Ketiga dimensi tugas pokok dan kewajiban tersebut serta tugas dan kewajiban lain secara “ex officio” merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

 

 

 

                Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang merupakan “unsur pelayanan” terhadap DPRD adalah Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar tercipta perangkat daerah secara optimal.

                Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi perangkat daerah mempunyai tugas dan kewajiban memberikan pelayanan kedalam dan menyiapkan bahan kebijakan.

                Tugas dan kewajiban memberikan pelayanan kedalam terhadap DPRD meliputi pelayanan tata usaha, keuangan, barang/logistik, hubungan masyarakat, protokol dan persidangan. Sedangkan tugas dan kewajiban menyiapkan bahan kebijakan meliputi proses melakukan kajian secara teknokratik untk memberikan saran dan pertimbagan kepada DPRD dalam menyusun dan membahas produk hukum daerah maupun kebijakan internal DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

                Sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah tentang Reformasi Birokrasi yang meliputi antara lain Reformasi Kelembagaan serta semakin kompleknya tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pemerintah daerah maupun Sekretariat DPRD maka struktur organisasi dan fungsi kedua lembaga satuan kerja ini perlu disesuaikan dan disempurnakan.

                Disamping itu, dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang harus ditangani serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

 

II.   PASAL DEMI PASAL

        Pasal 5

                Cukup jelas.

        Pasal 6

                Cukup jelas.

        Pasal 8

                Cukup jelas.

 

Pasal 9

                Cukup jelas.

Pasal 10

                Cukup jelas.

Pasal 11

                Cukup jelas.

Pasal 12

                Cukup jelas.

Pasal 14

                Cukup jelas.

Pasal 24

                Cukup jelas.

Pasal 25

                Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2           

Additional information